Oleh: MELLY AIDA,S.H.,M.H.
Lembaga Penelitian
Dibuat: 2009-03-18 , dengan 1 file(s). |
Keywords: KORUPSI, DI INDONESIA
Subject: KORUPSI ASPEK HUKUM
Call Number: 345.023 Ais i C.1
ABSTRAK
biasa (Extra Ordinary Crime) dan sudah lintas batas negara. Oleh karena itu agar
penanggulangannya semakin efektif tidak semata-mata menggunakan hukum
nasional suatu negara saja tapi juga hukum internasional. Dalam hukum
Internasional sudah ada Konvensi Anti Korupsi Tahun 2003. Di Indonesia,
Instrumen yuridis yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana
korupsi adalah Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang No..31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi. Persoalannya adalah Bagaimana implementasi Konvensi Anti-Korupsi
2003 oleh Pemerintah Indonesia khususnya yang berkenaan dengan kerja sarna
internasional dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi?
Metode penelitian dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan pendekatan
'masalah dilakukan secara yuridis nonnatif (formal) dengan Cara mempelajari,
mengkaji dan menginterpretasikan apa saja yang terdapat dalam bahan-hahan
hukum berupa konvensi internasional, perundang-undangan, literatur, dan
dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Konvensi Anti Korupsi Tahun 2003 yang
diratifikasi melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan
United Convention Against Corruption telah diimplementasikan oleh Indonesia
d'alam bentuk adanya perjanjian ekstradisi dengan negara lain, bantuan timbal
balik dalam masalah pidana, kerjasama penegakan hukum clan kerjasama untuk
pengambilalihan aset. Pelaksanaan ketentuan ini dalam hukum Indonesia
dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi,
Undang-Undang No. 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam
Masalah Pidana, dan melalui perjanjian ekstradisi dengan negara-negara lain.
Kerjsama internasional yang diatur dalam Konvensi Anti Korupsi Tahun 2003
telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Indonesia diantaranya
mengenai ekstradisi, kerjasama bantuan timbal balik dalam masalah pidana,
kerjasama penegakan hukum dan kerjasama pengambilalihan aset |
Beri Komentar
Bookmark
Printer
